torkeruh.com *DARI sekitar 8000 lebih pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tercatat dibawah binaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang sudah terdata mengajukan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pusat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.2,4 juta per-UKM melalui bank penyalur sudah mencapai 7000-an UKM.

“Data yang kami peroleh dari bank penyalur dana bantuan dari pemerintah pusat program BPUM yang nilainya Rp.2,4 juta per-UKM itu sudah mencapai 7000-an UKM. Bagi yang belum mengajukan dipersilahkan hingga akhir Agustus 2020 ini,”kata Kabid UKM pada DKUPP Kabupaten Purwakarta, Ahmad Nizar, M.Si, kepada dialogpublik.com, Senin (24/8/2020) sore, dikantornya, Jl, Jendral Ahmad Yani, Purwakarta.

Hanya saja, menurut Nizar, pihaknya tidak punya kewenangan menentukan siapa saja dan kriteria apa saja yang bakal menerima bantuan BPUM itu.

“Kewenangan yang menentukan dapat atau tidak UKM mendapat BPUM itu yang menentukan dari Kementrian yang ditunjuk pemerintah pusat dan nanti UKM yang mengajukan akan divalidasi oleh petugas bank penyalur,”terang Nizar.

Ditanya apakah Bidang UKM pada DKUPP punya kewenangan memberikan rekomendasi pelaku UKM yang layak atau tidak mendapat bantuan BPUM, dengan tegas Ahmad Nizar menyatakan pihaknya tidak punya kewenangan.

”Sesuai aturan kami hanya menerima data pelaku UKM yang mengajukan BPUM kemudian diserahkan kepada bank penyalur. Yang menentukan pelaku UKM dapat bantuan atau tidak itu kewenangan kementrian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat melalui bank penyalur,”kata Ahmad Nizar.(mjn)