Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Baca Juga


Itorkeruh.com**INDIKASI adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang disebut ASN (Aparatur Sipil Negara) melakukan Poliandri (bersuami lebih dari satu) sebagaimana dikatakan Menpan RB, Tjahjo Kumolo kini terjadi di lingkungan pegawai Pemkab Purwakarta, Jawa Barat.

Sebagaimana dituturkan seorang suami berinisial M kepada wartawan media ini, dirinya mengaku secara hukum masih berstatus sebagai suami sah dari istrinya yang menjadi seorang PNS.

“Istri saya (inisial K – red) statusnya seorang guru dan sudah menjadi PNS, Tapi dia sekarang sudah menikah lagi dengan lelaki lain. Padahal proses perceraiannya belum sah menurut hukum negara,”kata M ketika bertemu di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Senin (31/8/2020).

Kedatangan M ke kantor BKPSDM ingin mengetahui kebenaran informasi yang di sampaikan pihak Inspektorat bahwa berkas permohonan izin cerai yang diajukan istrinya sudah di kirim ke BKPSDM.

“Saya pingin tau saja apakah benar surat permohonan izin cerai dari istri saya sudah di kantor BKPSDM. Kalau sudah seperti apa proses selanjutnya. Mengingat istri saya sudah menikah lagi dengan lelaki lain diluar sepengetahuan saya. Padahal pernikahan itu baru bisa dilakukan kalau sudah resmi sesuai hukum negara,”ujar M

Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan pada BKPSDM, Usep ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (31/8/2029) menyatakan belum menerima berkas dari Inspektorat. “Saya belum menerima berkas yang ditanyakan om, coba cek ke inspektorat,”saran Usep.

Inspektur Pembantu (Irban) 1 pada Inspektorat Kabupaten Purwakarta, Taufik Rahman menyatakan dirinya belum menerima berkas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari tim-nya, “Nanti saya cek apakah sudah ada LHP-nya. Kalau sudah ada akan segera dikirimkan ke BKPSDM secapatnya. Nanti saya hubungi om kalo sudah ada berkasnya,”janji Pak Opik sapaan Irban 1 pada Inspektorat, Taufik Rahman.

Sementara sumber baik di kantor BKPSDM maupun di kantor Inspektorat menyebutkan seorang PNS yang melakukan Poliandri bisa kena sanksi hukuman berat sampai pemecatan dengan tidak hormat.

“Sesuai aturan yang berlaku PNS atau ASN yang melakukan Poliandri bisa kena hukuman pemecatan dengan tidak hormat,”ungkap sejumlah sumber. (Mjn)

 

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Top
close
Banner iklan disini