Baca Juga
Paksakan Program, Kepsek SMAN I C
BItorkeruh.com""erawal dari surat Nomor : 000/004/Kom.20 – 14 Agustus 2020 surat pemberitahuan hasil sosialisasi program sekolah dan hasil musyawarah komite sekolah kepada orangtua murid kelas X SMA Negeri 1 Cikampek Kabupaten Karawang, terutama point 5 terkait sumbangan pembangunan infrastruktur sekolah yang ditetapkan jumlah nominalnya.
Upaya menindaklanjuti hal itu pihak sekolah, hingga saat ini beredar penagihan pembayaran Iuran Peserta Didik Baru (IPDB) kepada orangtua murid lewat Whatsaap Grup (wag) kelas yang disampaikan guru wali kelas. Sehingga menjadi kritikan dan membuat keresahan bagi orang tua murid.
“Jangan memaksakan kehendak dong, untuk mewujudkan program sekolah meminta sumbangan ditetapkan nominalnya Rp.4 juta dengan dicicil selama 6 bulan. Sekarang beredar surat tagihan dari sekolah, Sepertinya orangtua murid punya hutang saja. Baru kemarin saya bayar seragam sekolah Rp.1 juta,”tandasnya, Senin (7/9/2020).
Lebih lanjut,ia menjelaskan, dirinya bukan tidak mendukung program kepala sekolah. Namun pihak kepala sekolah dan komite harus mempersiapkan terlebih dahulu manajemen perencanaan yang matang dan pertimbangan yang bijak terkait pembangunan tersebut.
Ia menambahan, berdasarkan informasi yang didapat dari salah satu media online terkait Panitia Pembangun Sekolah, pihak kepala sekolah dan komite sekolah saling melempar tanggung jawab.” Jadi siapa yang bertanggung jawab dalam pembangunan sekolah ini,”tegasnya.
Terkait surat pemberitahuan hasil musyawarah komite sekolah tersebut, orangtua murid yang lainnya berinisial I & O menyampaikan, hal tersebut merupakan kesepakatan sepihak dari komite sekolah.
” Pada saat itu dalam rapat,kami beserta orangtua murid lainnya tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat. Apa nggak ada sumber dana yang lain untuk mencari solusinya,” pintanya.
Sementara, salah satu kepala sekolah SD Negeri Cikampek yang berinisial S melalui pesan whatsaap berharap, dengan PP No. 48 orangtua murid dapat berkontribusi dalam melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Namun transparansi dan keringanan untuk wong cilik perlu disikapi. (ctr/red)